APBD Batam 2026 Disahkan Rp 4,29 Triliun, Wali Kota Amsakar Minta OPD Kerja Cepat dan Tepat

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja lebih cepat dan tepat agar seluruh program yang tertuang dalam APBD 2026 berjalan sesuai jadwal.

Penegasan itu disampaikan usai DPRD dan Pemko Batam mengesahkan APBD Kota Batam 2026 sebesar Rp 4,29 triliun dalam rapat paripurna, Kamis (20/11/2025).

APBD 2026 tersebut dipastikan mengecil sekitar Rp 500 miliar dari target awal yang semula diproyeksikan mencapai Rp 4,73 triliun. Setelah pembahasan Badan Anggaran (Banggar), penurunan dana transfer pusat membuat nilai anggaran harus disesuaikan menjadi Rp 4.299.916.238.625.

Amsakar menegaskan, dengan anggaran yang lebih kecil, OPD harus semakin efektif dalam menyusun dan melaksanakan program. "Kerja harus lebih cepat, tepat, dan terukur agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujarnya.

Anggota Banggar DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menjelaskan koreksi anggaran terjadi karena merosotnya dana transfer pusat, dana bagi hasil, serta beberapa pos pendapatan lainnya. "Memang ada perubahan dari hitungan awal. Itu dipicu berkurangnya dana transfer dari pusat," ujarnya.

Pendapatan Daerah Dikoreksi

Pendapatan daerah Batam pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 4,18 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 2,58 triliun, yang bersumber dari:

• Pajak daerah: Rp 2,09 triliun
• Retribusi daerah: Rp 305,19 miliar
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp 11 miliar

Sementara pendapatan transfer dari pusat diperkirakan sekitar Rp 1,2 triliun, dan transfer antardaerah mencapai Rp 310 miliar. Mustofa menegaskan bahwa penurunan transfer pusat sebesar Rp 500 miliar menjadi faktor utama perubahan proyeksi APBD.

Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Fokus Belanja

Pada sisi belanja, APBD 2026 mengalokasikan:

• Pendidikan: Rp 1,26 triliun (29,37 persen), melampaui batas minimal mandatory spending 20 persen
• Infrastruktur pelayanan publik: Rp 1,43 triliun (33,29 persen), masih di bawah ketentuan mandatory 40 persen yang wajib tercapai pada 2027
• Belanja pegawai: Rp 1,64 triliun

Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, memastikan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan Wali Kota Batam," katanya.

Editor: Gokli