APBN Dipercepat untuk Penanganan Bencana Sumatera, Semua Instrumen Fiskal Dioptimalkan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat dukungan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menangani dampak bencana di wilayah Sumatera, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Menurut Suahasil, seluruh instrumen fiskal dioptimalkan agar pemerintah daerah terdampak dapat bergerak cepat dalam penanganan bencana. Presiden RI Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan sebesar Rp268 miliar kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bantuan tersebut telah masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing wilayah, mencakup tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak," ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, setiap kabupaten/kota menerima bantuan sebesar Rp4 miliar, sementara masing-masing provinsi memperoleh Rp20 miliar. Selain bantuan langsung, pemerintah juga mengaktifkan dukungan APBN 2025 melalui Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Cadangan Bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk tiga provinsi terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan DSP sebesar Rp 1,6 triliun. Sementara dari total Dana Cadangan Bencana APBN 2025 sebesar Rp 5 triliun, masih tersedia Rp 2,97 triliun dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

"Dalam waktu dekat kita akan memasuki tahun anggaran 2026. Dana Siap Pakai tetap tersedia dan cadangan bencana kembali disiagakan sebesar Rp 5 triliun, sebagaimana rutin dilakukan setiap APBN," kata Suahasil.

Kementerian Keuangan juga menyiapkan relaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD). Untuk tahun 2025, seluruh TKD bagi daerah terdampak bencana akan disalurkan secara penuh. Sementara pada 2026, pemerintah akan menyalurkan TKD tanpa persyaratan salur agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa hambatan administrasi.

"Total TKD tanpa syarat salur pada 2026 mencapai Rp 43,8 triliun," jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimiliki pemerintah daerah terdampak. Pinjaman yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur akan dievaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pemerintah daerah.

"Jika infrastruktur masih dapat dimanfaatkan, pemerintah siap melakukan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang tenor dan menurunkan cicilan. Namun, apabila infrastruktur rusak berat dan tidak dapat digunakan, pinjaman tersebut dapat dihapus agar tidak menjadi beban daerah," ujar Suahasil.

Pemerintah juga mempercepat klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN) milik kementerian dan lembaga yang terdampak bencana. Menteri Keuangan telah menerbitkan surat edaran agar kementerian dan lembaga segera mengidentifikasi BMN yang diasuransikan dan mengajukan klaim.

"Kami berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempercepat proses klaim, sehingga dana asuransi dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan kembali," katanya.

Pada tahun 2026, pemerintah juga menyiapkan penyaluran pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Secara keseluruhan, estimasi kebutuhan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana mencapai Rp 51 triliun.

Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui berbagai sumber, antara lain reprioritisasi belanja APBN 2026, pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga, serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) di bidang infrastruktur. "Dukungan fiskal ini datang dari berbagai sisi dan kami koordinasikan secara menyeluruh agar penanganan daerah bencana dapat berjalan efektif," pungkas Suahasil.

Editor: Gokli