Baznas Kepri Gelar Rakorda 2025, Perkuat Distribusi Zakat dan Layanan untuk Wilayah 3T

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2025 di Trans Convention Centre, Aston Tanjungpinang, Senin (17/11/2025).

Forum ini menjadi momentum konsolidasi antara Baznas RI dan seluruh Baznas kabupaten/kota se-Kepri untuk memperkuat pemerataan pendayagunaan zakat.

Dalam rangkaian Rakorda, Baznas Kepri menyerahkan sejumlah program bantuan, antara lain Beasiswa Baznas Kepri 2025 "Anak Pulau Bintang Masa Depan" bagi 146 penerima, penyerahan simbolis 35 unit Rumah Layak Huni Baznas (RLHB), serta bantuan program Z-Auto.

Ketua Baznas Kepri, Drs H Ausman Yusuf, menegaskan komitmen memperluas distribusi zakat bagi masyarakat rentan, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menyebut Baznas Kepri secara berkala menyalurkan bantuan berupa paket logistik keluarga, layanan kesehatan, insentif tenaga kesehatan, serta program dakwah dan pemberdayaan.

Program Lentera (Layanan Terapung Keagamaan) menjadi salah satu fokus perhatian. Program ini memberi layanan keagamaan bagi suku laut dan masyarakat pulau-pulau terluar melalui kerja sama dengan Kementerian Agama.

Selain itu, Baznas Kepri mencatat telah membangun dan merenovasi 140 rumah bagi warga kurang mampu, dan program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Di Kepri, empat masjid percontohan di Tanjungpinang dan Batam juga dikembangkan sebagai bagian dari program masjid berbasis pemberdayaan.

Ausman turut menyinggung keberadaan Rumah Sehat Baznas (RSB) Kepri, yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan pada 2025 masuk nominasi RSB terbaik tingkat nasional. Ia berharap Rakorda menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan di Kepri.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Hj Saidah Sakwan, dalam arahannya menegaskan bahwa Rakorda Baznas Kepri merupakan tindak lanjut kebijakan nasional hasil Rakornas, khususnya terkait penyelarasan visi dan konsolidasi gerakan zakat.

Saidah juga meluruskan persepsi publik mengenai posisi Baznas sebagai lembaga pemerintah non-struktural, bukan organisasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dalam penguatan pengelolaan zakat. Beberapa daerah disebut berhasil meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan, seperti DKI Jakarta yang mencapai 420 miliar rupiah per tahun, serta Yogyakarta dan Surabaya yang mencatat peningkatan dalam dua tahun terakhir.

"Dengan dasar regulasi dan amanah syar'i yang jelas, kepala daerah tidak boleh menolak aspirasi masyarakat terkait zakat. Pengelolaan zakat merupakan bagian dari kewenangan negara," ujarnya.

Rakorda berlangsung khidmat dan diharapkan menjadi landasan peningkatan kualitas pelayanan Baznas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Editor: Gokli