Bea Cukai Tegaskan Penindakan Beras Bukan di Karimun, Tapi Tujuan Sumatera

BATAMTODAY.COM, Karimun - Ratusan warga Karimun menggelar aksi damai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Bupati Karimun, Rabu (20/8/2025). Aksi yang mayoritas diikuti kaum ibu itu menyuarakan keresahan masyarakat terkait kelangkaan beras, terutama jenis premium, di wilayah Karimun.

Dalam tuntutannya, massa meminta Bea Cukai memberikan kelonggaran agar pasokan beras dari Batam bisa masuk ke Karimun demi memenuhi kebutuhan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Adhang Noegroho Adhi, menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penindakan terhadap beras yang masuk ke Karimun. "Tolong diluruskan, sampai saat ini Bea Cukai belum pernah melakukan penindakan beras di Karimun. Yang ada itu penindakan tujuan daratan Sumatera. Jadi isu yang beredar tolong diluruskan," tegas Adhang.

Ia menambahkan, Bea Cukai justru mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, kelangkaan beras di Karimun akan segera diatasi melalui koordinasi lintas instansi dengan Kementerian terkait dan Bulog.

Terkait aspirasi masyarakat mengenai hibah beras hasil tangkapan, Adhang menyarankan agar permohonan disampaikan secara resmi. "Silakan dibuat surat tertulis. Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak Karantina Kepri yang saat ini menangani proses penyidikan di Batam," jelasnya.

Adhang menegaskan, DJBC berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok, terutama beras, demi ketahanan pangan di Karimun.

Usai menyampaikan aspirasi di kantor Bea Cukai, massa melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati Karimun. Mereka diterima Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, dalam dialog yang berlangsung di ruang rapat Cempaka Putih.

Rocky menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik. "Sebenarnya beras di Karimun tidak mengalami kelangkaan, karena ketersediaan di gudang Bulog masih cukup untuk beberapa bulan ke depan," ujar Rocky.

Ia menyebut, keluhan masyarakat lebih disebabkan keterbatasan beras premium yang biasa dikonsumsi. Sehingga, ketika harus beralih ke beras Bulog SPHP, warga merasa ada perbedaan kualitas.

Seperti diketahui, Bulog bersama pemerintah daerah, Polres Karimun, dan Kodim 0317/Tbk rutin menggelar Gerakan Pangan Murah Beras SPHP di sejumlah lokasi. Namun, beras premium dengan berbagai merek yang biasanya menumpuk di toko, swalayan, hingga minimarket, kini nyaris tidak terlihat di Karimun.

Editor: Gokli