Bintan Gagas BUMD Kepelabuhan untuk Dongkrak PAD, Ronny Kartika: Semua Potensi Kita Eksekusi

BATAMTODAY.COM, Bintan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mulai menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kepelabuhan.

Dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, Pemkab menggandeng sejumlah instansi vertikal untuk menyusun kajian dan rumusan regulasi baru sebagai dasar pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor tersebut.

Ronny menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri mendorong setiap daerah agar lebih inovatif dalam menciptakan peluang pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembentukan BUMD yang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta.

"Kita punya beberapa titik pelabuhan, salah satunya pelabuhan PT Antam di Bintan Timur yang sudah dikomunikasikan oleh Bupati agar bisa kita kelola, apakah lewat skema pinjam pakai atau take over. Prinsipnya, kita identifikasi semua potensi, susun mekanismenya sesuai regulasi, lalu eksekusi," ujar Ronny di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Selasa (7/10/2025).

Ronny menjelaskan, Pemkab Bintan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tahun 2014 yang mengatur sektor kepelabuhan. Regulasi ini akan diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi terkini dan membuka ruang legal bagi pengelolaan pendapatan baru dari sektor pelabuhan.

Sebagai bagian dari langkah persiapan, Pemkab Bintan telah melakukan studi referensi ke salah satu BUMD di Kota Cilegon, Banten, yang dinilai berhasil mengelola sektor kepelabuhan melalui layanan kapal pandu hingga suplai kebutuhan kapal, yang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

"Kita bisa ambil contoh dari Cilegon. Mereka dapat pemasukan besar dari kapal pandu, suplai air, bahkan sembako untuk kapal-kapal besar yang labuh jangkar. Di depan PT BAI saja, ada lebih dari 400 kapal tanker setiap hari. Sebagian memang sudah dikelola Pelindo, tapi peluang kerja sama tetap bisa kita jajaki," tambahnya.

Dalam forum yang dihadiri OPD terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kijang, Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban, akademisi UMRAH, serta Bagian Ekonomi dan Hukum Setda Bintan, juga dibahas penyesuaian pengelolaan pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkut.

Ronny menegaskan, perumusan regulasi dan rencana pendirian BUMD kepelabuhan ini akan disusun secara bertahap, mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan target dan peta jalan yang jelas.

"Kita ingin setiap langkah yang dilakukan punya arah dan hasil nyata. Semua potensi daerah harus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah," pungkasnya.

Editor: Gokli