Deddy Sitorus Kritik BNPP, Dinilai Hanya Seperti EO Tanpa Kewenangan Eksekusi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dinilai belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara. Menurutnya, lemahnya kewenangan BNPP membuat pengelolaan wilayah perbatasan berjalan tidak efektif dan cenderung parsial.

Deddy menilai, dalam skema kelembagaan yang berlaku saat ini, BNPP lebih berperan sebagai koordinator kegiatan tanpa kekuatan pengambilan keputusan maupun pengelolaan anggaran yang memadai. Akibatnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.

"Kemauan politik sebenarnya sudah ada dengan dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan. Namun, dengan skema sekarang, BNPP itu hanya seperti EO, tidak memiliki kewenangan apa pun selain koordinasi. Seharusnya, minimal BNPP berperan sebagai integrator," ujar Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong penguatan peran BNPP melalui pembentukan sekretariat bersama yang melibatkan sekretaris jenderal kementerian terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain persoalan kelembagaan, Deddy juga mengingatkan potensi dampak serius apabila negara gagal menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat perbatasan, seperti akses kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia mencontohkan tingginya harga logistik di wilayah pedalaman, seperti harga semen yang dapat mencapai Rp 800 ribu dan harga solar hingga Rp 80 ribu.

Ia turut menyoroti maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan perbatasan yang dinilai kian mengkhawatirkan. Menurutnya, wilayah perbatasan kerap menjadi jalur keluar-masuk korban ke luar negeri hingga berujung pada banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri.

"Saya tidak bisa membayangkan jika masyarakat perbatasan merasa marah dan kecewa. Patok perbatasan pun bisa bergeser. Sekarang ini, perbatasan kita bahkan menjadi pintu keluar-masuk TPPO. Apakah persoalan ini tidak diurus oleh negara?" tegasnya.

Deddy menekankan bahwa persoalan perbatasan bukan sekadar isu pembangunan wilayah, melainkan berkaitan langsung dengan wibawa, kedaulatan, dan kehadiran negara di wilayah terluar. "Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut wibawa dan kedaulatan negara," pungkasnya.

Editor: Gokli