DPRD Bintan Sahkan Ranperda BPR dan Bahas Perubahan APBD 2025, Bupati Roby Tekankan Transparansi

BATAMTODAY.COM, Bintan - DPRD Bintan mengesahkan Ranperda tentang perubahan status hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan menjadi Perseroan Daerah sekaligus menerima penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Bintan, Senin (25/8/2025), dipimpin langsung pimpinan dewan dan dihadiri Bupati Bintan, Roby Kurniawan.

Bupati Roby menegaskan transformasi badan hukum BPR Bintan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah dan memperkuat kontribusinya terhadap keuangan daerah. "Perubahan ini bukan sekadar regulasi, melainkan upaya nyata mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Roby dalam pidatonya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah menyempurnakan Ranperda tersebut hingga dapat disahkan.

Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Roby menjelaskan bahwa rancangan disusun berdasarkan penyesuaian target pajak dan retribusi daerah, pergeseran antarjenis belanja, standar harga regional, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Struktur perubahan APBD 2025 mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 1,206 triliun lebih, belanja Rp 1,328 triliun lebih, dan pembiayaan daerah yang ditopang SILPA sebesar Rp122,29 miliar untuk menutup defisit tanpa menimbulkan defisit baru.

Dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi, pemerintah daerah menekankan komitmen memperkuat transparansi pengelolaan anggaran. "Transparansi data adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dipercaya masyarakat," tegas Roby.

Ia juga sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD agar belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan UMKM, koperasi, dan sektor perikanan-kelautan.

Menanggapi sorotan mengenai besarnya SILPA, Roby menuturkan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis, di antaranya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pengadaan, dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran.

Bupati Roby menutup pidatonya dengan harapan seluruh agenda pembahasan Ranperda dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Editor: Gokli