Harga Pupuk Turun 20 Persen, Wabup Bintan Minta Petani Awasi Distribusi di Lapangan

BATAMTODAY.COM, Bintan - Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku sejak Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, meminta para petani di wilayahnya untuk turut mengawasi peredaran pupuk di lapangan agar kebijakan penurunan harga benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Alhamdulillah, sesuai arahan Bapak Presiden, harga pupuk subsidi resmi turun 20 persen. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah pertanian Indonesia, penurunan harga pupuk yang cukup signifikan. Kita semua harus mengawal agar manfaatnya sampai ke petani," ujarnya usai menghadiri reses Anggota DPR RI, Ir H M Endipat Wijaya di Lapangan Voli Km 20 Gesek, Kecamatan Toapaya, Kamis (30/10/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (SK) Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025, yang merupakan perubahan atas SK Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Melalui SK ini, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi resmi dipangkas hingga 20 persen.

Selain menyoroti kebijakan pupuk, Deby Maryanti juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses anggota DPR RI di Kabupaten Bintan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan warga.

"Apalagi saat ini keuangan daerah tengah menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun infrastruktur," ungkapnya.

Ia berharap momentum reses dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kendala dan kebutuhan di lapangan, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan pusat semakin kuat.

Editor: Gokli