Kemkomdigi Jajaki Kerja Sama dengan SAP, Dorong Tata Kelola AI yang Etis dan Berdaulat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka peluang kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global SAP untuk memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial (AI) nasional yang etis, sesuai regulasi, dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan data.

Inisiatif ini dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dengan Head of Global Government Affairs & CSR SAP, Dr Wolfgang Dierker, dalam forum ATxAI Summit 2025 di Singapura, Kamis (29/5/2025).

SAP menyatakan komitmennya mendukung implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan kebijakan 'Satu Data Indonesia' sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019. Bentuk dukungan tersebut meliputi integrasi sistem kepatuhan AI, pengembangan klasifikasi dan proteksi data berbasis standar internasional seperti ISO/IEC, hingga penerapan regulatory sandbox untuk uji coba teknologi secara terkendali.

"Indonesia merupakan pasar strategis bagi SAP. Kami siap mendampingi pemerintah dalam penyusunan kebijakan AI, termasuk implementasinya di sektor publik dan pembangunan kapasitas lintas lembaga," ujar Wolfgang Dierker, demikian dikutip laman Komdigi.

SAP turut menyoroti keberhasilannya dalam mendampingi pemerintah Thailand dan Singapura melalui nota kesepahaman berbasis riset dan forum kebijakan publik-swasta. Pendekatan ini dinilai efektif dan relevan untuk direplikasi di Indonesia guna mewujudkan tata kelola AI yang kolaboratif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

Wamenkomdigi Nezar Patria menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menekankan bahwa transformasi digital Indonesia harus berlangsung sejalan dengan perlindungan hak digital masyarakat dan kedaulatan nasional.

"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan transformasi digital kita tidak hanya cepat, tetapi juga terpercaya. Pendampingan dari pakar lintas sektor akan memperkuat arah kebijakan yang inklusif dan berbasis kepentingan publik," ujar Nezar.

SAP juga mengajukan sejumlah usulan implementasi AI di sektor prioritas, seperti pengembangan layanan publik berbasis AI untuk meningkatkan kualitas dan personalisasi layanan, pemanfaatan AI dalam pertanian cerdas, serta digitalisasi UMKM untuk mendorong integrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital secara aman dan efisien.

Sebagai langkah lanjutan, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pemangku kepentingan lain guna mengevaluasi kesiapan teknis dan regulasi. Selain itu, format kerja sama yang bersifat multisektoral dan berbasis riset akan mulai dirancang.

Kemitraan ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam membangun ekosistem AI nasional yang berkelanjutan, menjunjung etika dan keamanan digital, serta mendorong transformasi teknologi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Editor: Gokli