Khusus Kepri, Kemendes Fokus Kembangkan Kampung Nelayan dan Desa Pariwisata

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan desa, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), melalui program transformasi daerah terpadu. Program ini menyasar 1.110 desa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah kepulauan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Pelita, Batam, Selasa (20/1/2026), yang diikuti sekitar 160 bupati dari seluruh Indonesia.

Yandri menjelaskan, program transformasi daerah terpadu dirancang untuk menyesuaikan dukungan anggaran dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Besaran anggaran yang dikucurkan bervariasi, mulai dari Rp 300 juta, Rp 400 juta, hingga lebih besar, tergantung karakteristik wilayah dan peluang pengembangannya.

"Program ini sudah menghasilkan desa-desa yang mampu bertransformasi, bahkan menjadi desa ekspor. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ada desa yang telah melakukan ekspor perdana kopi ke Australia. Ada juga yang mengekspor vanila dan kemiri," kata Yandri.

Selain mendorong desa berorientasi ekspor, Kemendes PDT juga mengembangkan konsep desa tematik sebagai pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal. Menurut Yandri, pembangunan desa tidak lagi semata-mata didasarkan pada klasifikasi desa tertinggal atau maju, melainkan pada optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki.

"Baik desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maupun desa maju, semuanya kami dorong untuk mengoptimalkan potensi yang ada," ujarnya.

Fokus Kampung Nelayan dan Pariwisata di Kepri

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, Yandri menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa akan difokuskan pada pengembangan kampung nelayan, desa nelayan, serta desa berbasis pariwisata. Menurutnya, karakter wilayah kepulauan dan potensi maritim Kepri menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor. "Pembangunan desa tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat saja. Diperlukan kolaborasi semua pihak. Karena itu, Apkasi menjadi forum strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.

Menanggapi isu pengurangan dana desa, Yandri memastikan tidak ada pemotongan anggaran. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penataan ulang manajemen dan pola pemanfaatan dana agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi perekonomian desa.

"Dana desa tidak dikurangi, yang diperbaiki adalah manajemennya. Sekarang sudah ada Koperasi Merah Putih yang akan hadir di setiap desa. Saat ini hampir 30 ribu koperasi telah terbentuk," jelasnya.

Ia menerangkan, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Minimal 20 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan ke desa, sementara seluruh aset koperasi menjadi milik desa.

"Tidak ada dana desa yang diambil oleh pemerintah pusat. Justru kami memastikan dana tersebut dikelola secara tepat guna dan mampu membangun siklus ekonomi di desa," ungkap Yandri.

Selain koperasi, desa juga diperkuat melalui berbagai program nasional, seperti Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa (Kopdes). Yandri menilai, jika dikelola optimal, perputaran ekonomi desa dari program-program tersebut dapat mencapai Rp 8 hingga Rp 10 miliar per bulan.

Terkait ketimpangan pembangunan di Kepulauan Riau, di mana Batam dinilai lebih maju dibandingkan daerah lain seperti Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun, Yandri menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah koordinatif bersama para kepala daerah.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi nasional dengan para bupati yang masih memiliki banyak desa tertinggal. Ada berbagai program yang disiapkan untuk menuntaskan persoalan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga telah menandatangani nota kesepahaman, serta banyak pihak swasta yang siap terlibat dalam pembangunan daerah tertinggal. "Semuanya akan kita koordinasikan agar bisa bergerak bersama," kata Yandri.

Menutup keterangannya, Yandri menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan di tengah derasnya arus investasi akan dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. "Itu akan kami jawab dengan kebijakan yang pro rakyat, khususnya masyarakat desa," pungkasnya.

Editor: Gokli