Mendes Yandri Tegaskan Percepatan Pembangunan Desa 3T Lewat Program Transformasi Terpadu

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), melalui berbagai program transformasi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri Susanto usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Hotel Aston Pelita, Batam, Selasa (20/1/2026). Rakernas tersebut dihadiri sekitar 160 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.

Yandri menjelaskan, Kementerian Desa dan PDT saat ini tengah menjalankan program transformasi daerah terpadu yang menyasar 1.110 desa di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, desa-desa memperoleh dukungan anggaran dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 300 juta, Rp 400 juta, hingga lebih besar, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

"Dari program ini, sudah muncul desa-desa yang mampu bertransformasi menjadi desa ekspor. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ada desa yang telah melakukan ekspor perdana kopi ke Australia. Selain itu, ada juga desa yang mengekspor vanila dan kemiri," ujar Yandri.

Selain mendorong lahirnya desa ekspor, Kemendes PDT juga mengembangkan konsep desa tematik. Menurut Yandri, pendekatan pembangunan desa kini tidak lagi semata-mata didasarkan pada klasifikasi desa tertinggal atau desa maju, melainkan pada optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki desa.

"Baik desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maupun desa maju, semuanya kami dorong untuk memaksimalkan potensi yang ada," katanya.

Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Yandri menyebutkan bahwa arah pengembangan desa akan difokuskan pada kampung nelayan, desa nelayan, serta desa berbasis pariwisata. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

"Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Karena itu, forum Apkasi menjadi wadah yang sangat tepat untuk membangun kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.

Menanggapi isu pengurangan dana desa, Yandri meluruskan bahwa tidak terjadi pemotongan dana desa. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah penataan ulang pola pemanfaatan dan pengelolaan agar dana desa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.

"Dana desa tidak dikurangi, tetapi manajemennya yang diubah. Dulu belum ada Koperasi Merah Putih, sekarang sudah ada dan akan hadir di setiap desa. Saat ini hampir 30 ribu koperasi telah terbentuk," jelasnya.

Yandri menggambarkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, minimal 20 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan ke desa, sementara seluruh aset koperasi menjadi milik desa.

"Tidak ada dana desa yang diambil oleh pemerintah pusat. Justru pemerintah memastikan dana tersebut dikelola dengan baik, tepat guna, dan mampu membangun siklus ekonomi di desa," ungkapnya.

Selain koperasi, desa juga memperoleh manfaat dari berbagai program nasional lainnya, seperti Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa (Kopdes). Yandri menilai, perputaran ekonomi desa dari berbagai program tersebut dapat mencapai Rp 8 hingga Rp 10 miliar per bulan apabila dikelola secara optimal.

Terkait ketimpangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, di mana Batam dinilai lebih maju dibandingkan daerah lain seperti Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun, Yandri menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah koordinatif. "Nanti akan kami lakukan rapat koordinasi nasional dengan para bupati yang wilayahnya masih memiliki banyak desa tertinggal. Kami memiliki berbagai program untuk menuntaskan persoalan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU), serta banyak pihak swasta yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah tertinggal. "Semuanya akan kita koordinasikan agar bergerak bersama," tegas Yandri.

Menutup keterangannya, Yandri menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan di tengah derasnya arus investasi akan dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. "Itu akan kami jawab dengan kebijakan yang pro rakyat, khususnya masyarakat desa," pungkasnya.

Editor: Gokli