Menteri PANRB Tekankan Kepala Daerah Jadi Panglima Reformasi Birokrasi demi Pelayanan Publik yang Nyata

BATAMTODAY.COM, Sumedang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan akselerasi reformasi birokrasi sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah sebagai ujung tombak perubahan di wilayah masing-masing.

"Sebagai pemimpin, kepala daerah wajib menciptakan visi, merumuskan kebijakan, membangun sinergi, sekaligus memastikan implementasi di lapangan. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi perlu komitmen, keteladanan, dan arah yang jelas dari pimpinan," tegas Rini saat memberikan materi dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Kamis (26/6/2025), demikian dikutip laman KemenPANRB.

Menurut Rini, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan menghasilkan stabilitas politik dan sosial. Selain itu, hal tersebut juga memacu terciptanya regulasi yang efektif, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendongkrak kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ia menekankan pelayanan publik berkualitas merupakan ujung tombak dari reformasi birokrasi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu berinovasi agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan secara terpadu dan berbasis digital.

"Ke depan, kita harus menciptakan layanan terpadu, baik melalui satu portal digital maupun melalui lokasi fisik yang mudah dijangkau masyarakat. Prosesnya harus sederhana, cepat, dan praktis, sehingga masyarakat hanya cukup mengisi data sekali untuk berbagai keperluan layanan. Inilah cara agar reformasi birokrasi benar-benar dirasakan masyarakat," jelas Rini.

Ia menambahkan, dampak pelayanan publik harus terukur dan nyata dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah mesti menjadi prioritas utama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pelayanan publik yang baik lahir dari tata kelola yang efektif, didukung kebijakan berorientasi pada manusia, proses digital yang efisien, serta budaya pelayanan berbasis kolaborasi dan integritas ASN," tutur mantan Sekretaris Kementerian PANRB tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga, baik pusat maupun daerah, menjadi kunci agar transformasi manajemen ASN berbasis meritokrasi dapat terlaksana secara optimal.

"Tanpa kolaborasi yang erat, sistem merit hanya akan berhenti di atas kertas. Kepala daerah harus memastikan implementasinya demi birokrasi yang lebih profesional, bersih, dan melayani," pungkasnya.

Editor: Gokli