Meski Demosi Belum Pasti, Amsakar Terus Kirim Sinyal ke OPD yang Tak 'Semazhab'

BATAMTODAY.COM, Batam-Proses job fit tengah bergulir di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sebagai bagian dari upaya penyelarasan struktur organisasi pasca dilantiknya Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Fokus utama dari proses ini adalah pada perombakan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat eselon II.

Pergantian posisi di lingkungan birokrasi merupakan hal yang lumrah, terlebih ketika kepala daerah terpilih hadir dengan dukungan politik yang tentunya membawa kepentingan dan arah baru dalam pemerintahan.

Sejak tahapan pencalonan hingga pelantikan, dinamika politik itu tak terelakkan.

Amsakar dan Li Claudia resmi dilantik sebagai pemimpin Kota Batam oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025).

Momen tersebut menjadi tonggak awal dimulainya babak baru kepemimpinan di Batam.

Ketika ditemui di lantai 4 Kantor Pemko Batam, Senin (21/4/2025), Amsakar menyampaikan bahwa dalam empat pekan ke depan, semangat baru akan menyelimuti tubuh Pemko Batam.

Rotasi besar-besaran akan digelar demi penyegaran organisasi dan penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kompetensinya.

Bukan hanya mutasi dan promosi, istilah demosi juga mulai mencuat dalam wacana tersebut. Namun, Amsakar menekankan bahwa rotasi adalah langkah strategis untuk memastikan penempatan sumber daya manusia yang tepat dan bijak.

"Spirit-nya adalah the right man on the right place," tegasnya.

Amsakar Achmad, kembali menegaskan proses rotasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan secara objektif dan profesional.

Saat itu, Ia memastikan, seluruh proses pemilihan pejabat tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk jalur partai atau titipan.

"Tidak perlu datang meminta jabatan, apalagi melalui partai. Kami punya integritas," tegas Amsakar, kala itu.

Amsakar menekankan pentingnya prinsip the right man on the right place, serta pelaksanaan uji kelayakan dan kesesuaian (fit and proper test) sebagai tolok ukur utama dalam pengisian jabatan.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, rotasi kali ini juga dimaksudkan untuk membentuk sosok pemimpin yang memahami struktur pemerintahan secara menyeluruh, tidak semata fokus pada bidang kerjanya saja.

"Saya ingin kepala OPD memahami bahwa mereka bagian dari rumah besar bernama Pemko Batam. Tidak cukup hanya tahu tentang rumah sakit jika di Dinas Kesehatan, atau sekadar soal buku di Dinas Perpustakaan," ujarnya.

Rotasi besar-besaran ini direncanakan berlangsung dalam empat pekan ke depan, sebagai upaya penyegaran organisasi dan penempatan pejabat sesuai kompetensi.

Empat pekan telah berlalu, dan publik mulai bertanya-tanya akan hasil dari proses job fit tersebut.

Tak hanya masyarakat, para Kepala OPD pun dilanda kegelisahan. Arah pergeseran jabatan masih menyisakan teka-teki.

Dalam pernyataan terbaru di Kantor DPRD Batam pada Selasa (26/5/2025), Amsakar memberikan sinyal yang cukup jelas.

Ia menegaskan bahwa pejabat yang tidak sejalan dengannya kemungkinan besar akan diajukan untuk diganti.

"Kalau saya, mungkin yang tidak semazhab dengan saya, saya akan usulkan (diganti). Tapi kalau ada hal tertentu yang harus saya terima, saya tak masalah," ungkapnya.

Namun demikian, rencana demosi tampaknya harus ditinjau ulang, mengingat regulasi yang ada. Penurunan jabatan hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran yang dibuktikan melalui Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali, atau pelanggaran berat lainnya.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak ada pejabat eselon II di Batam yang terbukti melakukan pelanggaran.

Amsakar mengungkapkan bahwa proses job fit sudah melahirkan nama-nama yang dinilai sesuai untuk menduduki jabatan baru.

Nama-nama tersebut telah diajukan dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai mekanisme yang diatur Kementerian Dalam Negeri.

Dalam aturan terbaru, demosi hanya dapat dilakukan atas dasar kinerja yang buruk, pelanggaran hukum, atau keterlibatan dalam politik praktis.

"Tak ada demosi selama tak ada pelanggaran. Itu tak masalah. Kalau memang kinerjanya tidak menggembirakan, ya harus diganti. Parameternya jelas: kinerja," tegas Amsakar.

Meski begitu, Amsakar tetap menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi dalam tubuh birokrasi.

Menurutnya, ketidaksejalanan antara pimpinan dan OPD dapat menjadi penghambat jalannya pemerintahan.

"Kita harapkan gerak yang ingin kita bangun bisa satu irama dengan OPD-OPD di bawah kita," ujarnya, dengan nada khas politisi yang sarat makna.

Sinyal 'semazhab dan tidak semazhab' kerap ia lontarkan dalam berbagai kesempatan. Meski terdengar halus.

Namun, ungkapan itu memberi dampak psikologis tersendiri bagi para pejabat lama yang masih menjabat sejak sebelum Amsakar dilantik.

"Kita ingin bagaimana organisasi pemerintah ini searah semua," pungkas Amsakar menutup pernyataannya.

Editor: Surya