Pemerintah Optimistis Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4 Persen di Tengah Tekanan Global

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Di tengah gejolak ekonomi global sepanjang 2025, Pemerintah menegaskan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mampu mencapai 5,4 persen, ditopang oleh indikator fundamental yang solid serta kebijakan fiskal dan struktural yang responsif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tekanan ekonomi global, termasuk dampak kebijakan tarif resiprokal, tidak menggoyahkan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah terus menjaga aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan iklim investasi agar tetap bergerak positif.

Sejumlah indikator fundamental menunjukkan kinerja ekonomi yang tetap kuat. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November. Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9 persen secara tahunan pada November, sementara aktivitas manufaktur mencatat ekspansi signifikan dengan Purchasing Managers Index (PMI) mencapai 53,3, tertinggi sejak Februari.

Inflasi nasional juga terjaga pada level 2,72 persen secara tahunan, disertai pertumbuhan kredit sebesar 7,36 persen (year on year). Kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang stabil dan sistem keuangan yang tetap sehat.

"Belanja masyarakat masih tinggi, IHSG juga bergerak positif. Tahun ini terdapat 24 perusahaan yang melakukan IPO dengan total dana terhimpun Rp 15,2 triliun. Hingga Desember, terdapat 13 perusahaan dalam pipeline, tujuh di antaranya merupakan perusahaan besar. Ini menunjukkan optimisme pasar yang diharapkan berlanjut hingga awal 2026," ujar Airlangga dalam keynote speech peringatan HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Menatap tahun 2026, Airlangga menyebut risiko positif (upside risk) diperkirakan lebih dominan dibandingkan risiko negatif. Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 persen, seiring kemajuan berbagai agenda perdagangan internasional strategis.

Indonesia saat ini tengah menyelesaikan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat, serta telah menuntaskan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlaku efektif pada 2027. Selain itu, proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menunjukkan perkembangan signifikan, dengan harapan keanggotaan dapat terwujud pada 2027.

Airlangga juga mengungkapkan perkembangan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan Ambassador USTR Jamieson Greer. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kesepakatan dalam Leaders Declaration pada 22 Juli 2025. Delegasi Indonesia dijadwalkan kembali melakukan perundingan di Washington D.C dalam waktu dekat, dengan target penyelesaian pada akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk menjaga momentum ekonomi domestik, Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus menjelang libur akhir tahun dan Lebaran. Program tersebut meliputi diskon transportasi pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, Harbolnas Rp 34 triliun, serta program BINA dengan target Rp 30 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan khusus tengah disiapkan bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kelompok pekerja terdampak, termasuk restrukturisasi kredit, penyaluran KUR baru pada 2026, hingga penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja terdampak bencana.

Dari total 996 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141 ribu debitur dengan baki debet Rp 7,79 triliun diproyeksikan terdampak. Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi menyeluruh guna memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, dengan pengumuman paket kebijakan pemulihan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan pasar modal, antara lain perwakilan Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta pengurus Asosiasi Emiten Indonesia.

Editor: Gokli