Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Sarpras Damkar di Kepri Medesak

BATAMTODAY.COM, Bintan - Keberadaan pemadam kebakaran (Damkar) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), termasuk di tingkat kabupaten dan kota, dinilai belum berjalan optimal.Meski Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran terkait optimalisasi fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia.

Kepri sendiri termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi. Namun demikian, hingga kini peran dan fungsi Damkar di daerah tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat (PKPM) Satpol PP Provinsi Kepri, Syukri, mengatakan bahwa surat edaran Mendagri Nomor 300.1.7/9757/SJ memang telah diterbitkan. Namun, menurutnya, regulasi tersebut masih bersifat imbauan dan belum disertai penegasan maupun sanksi.

"Surat edaran dari Mendagri sudah ada, tetapi masih sebatas edaran. Belum ada penegasan atau sanksi. Kami berharap keberadaan Damkar, termasuk di Provinsi Kepri, bisa lebih dimaksimalkan," ujar Syukri, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepri bahkan belum memiliki armada Damkar sendiri. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Meski ada daerah yang telah membentuk Dinas Damkar, namun belum didukung ketersediaan armada yang memadai.

"Fakta-fakta di lapangan ini tentu akan kami laporkan kepada pimpinan, agar ke depan fungsi Damkar bisa diperkuat dan dimaksimalkan," katanya.

Syukri menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pemenuhan sarana dan prasarana Damkar menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat wilayah kabupaten dan kota di Kepri cukup rawan terjadi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun permukiman.

Sementara itu, tokoh pemuda Bintan Timur, Asri Suherman, menilai kondisi Damkar di Kabupaten Bintan masih jauh dari kata ideal. Ia menyebut keterbatasan SDM dan sarana prasarana menjadi kendala utama dalam pelayanan pemadaman kebakaran.

"Di Bintan saat ini hanya ada tiga UPTD Damkar yang harus melayani tiga kecamatan. Jarak antar kecamatan cukup jauh, sehingga respons Damkar saat dibutuhkan sering terkendala waktu tempuh," ujarnya.

Menurut Asri, dalam surat edaran Mendagri telah ditegaskan bahwa idealnya setiap kecamatan memiliki satu pos Damkar. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius, khususnya dalam pemenuhan armada dan personel.

"Sesuai edaran Mendagri, satu kecamatan seharusnya memiliki satu pos Damkar. Ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dari sisi SDM dan armada," harapnya.

Editor: Gokli