Penyusunan Peta Jalan AI Masuki Tahap Konsultasi Publik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memasuki tahap baru. Rancangan awal peta jalan tersebut telah rampung setelah melalui serangkaian diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan pembahasan Peta Jalan AI melibatkan tujuh kelompok kerja (pokja) dan diikuti ratusan peserta dalam setiap sesi. "Ada tujuh pokja yang terlibat, dan setiap diskusi diikuti dengan antusias oleh para stakeholder, bisa mencapai 300–350 orang sekali diskusi. Kita sudah melakukan rangkaian diskusi ini kurang lebih 21 kali pertemuan," ujar Nezar dalam peluncuran AI for All: Protecting Indonesians from Spam and Scam di Kantor Pusat PT Indosat Tbk, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025), demikian dikutip laman Komdigi.

Nezar berharap rancangan tersebut dapat merepresentasikan kepentingan seluruh pihak. Ia menjelaskan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan konsultasi publik, penyusunan draf final, lalu pengiriman dokumen ke Kementerian Sekretariat Negara untuk proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

"Langkah berikutnya adalah kita akan buat konsultasi publik, lalu penyusunan draf, dan lalu kita kirimkan ke Setneg. Nanti akan dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum," jelasnya.

Kemkomdigi menargetkan penyusunan Peta Jalan AI dapat selesai sepenuhnya pada akhir September 2025.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menambahkan selain peta jalan dan buku putihnya, pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait keamanan dan keselamatan AI yang akan dibuka untuk konsultasi publik.

"Memang ada dua rancangan. Yang pertama Peta Jalan, termasuk buku putihnya. Satu lagi adalah rancangan Perpres untuk safety and security AI. Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan konsultasi publik," ujarnya.

Edwin menyebut rancangan Peta Jalan AI akan diunggah ke situs resmi Kemkomdigi dalam pekan ini atau pekan depan untuk menjaring masukan dari masyarakat sebelum diluncurkan secara resmi.

"Proses penyusunan draft Perpres ini sebenarnya sudah cukup lama. Dimulai dari kajian pada Februari-Maret, lalu diskusi intens selama 2-3 bulan terakhir dengan 21 kali pertemuan Pokja 433, melibatkan 40 kementerian/lembaga," pungkasnya.

Editor: Gokli