Perkuat Keamanan Identitas Digital, KemenPANRB-Korea Kembangkan Teknologi Verifiable Credentials

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Di tengah maraknya ancaman kebocoran data dan hilangnya dokumen fisik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Pemerintah Republik Korea mengembangkan teknologi Verifiable Credentials (VC) guna memperkuat sistem keamanan dan kepercayaan digital nasional.

VC merupakan standar identitas digital global yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). Teknologi ini memungkinkan seseorang menyimpan, membagikan, dan memverifikasi berbagai kredensial seperti ijazah, paspor, surat izin mengemudi, hingga sertifikat vaksin secara aman tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga.

Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan penerapan VC menjadi solusi atas berbagai risiko yang selama ini melekat pada dokumen fisik, seperti kehilangan dan pemalsuan identitas.

"Cukup dengan menampilkan kode QR di ponsel, identitas dapat diverifikasi secara instan tanpa mengungkapkan data pribadi seperti alamat atau riwayat perjalanan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang sedang kita bangun," ujar Cahyono dalam Kick Off Meeting Piloting K-DID/VC Technology, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Melalui kerja sama dengan National Information Society Agency (NIA) Korea Selatan, penerapan teknologi VC akan diuji coba secara terbatas pada beberapa layanan pemerintah sebelum diterapkan secara nasional. "Inisiatif ini sangat penting, karena prinsip dasar identitas digital adalah memastikan bahwa identitas seseorang sah dan dapat dipercaya," tegas Cahyono.

Teknologi VC berbasis kriptografi dan blockchain ini memastikan data pribadi tetap berada di bawah kendali individu. Sistem tersebut dirancang untuk melindungi informasi sensitif pengguna sekaligus mencegah kebocoran data.

Cahyono menambahkan, dunia saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan digital, di mana kebocoran data menimbulkan kerugian ekonomi global hingga triliunan dolar setiap tahun. "VC menawarkan solusi yang aman, menjaga privasi, dan memungkinkan verifikasi data tanpa mengorbankan kerahasiaan pengguna," katanya.

Sementara itu, Vice President Global ICT Cooperation NIA, Ko Yoon-seok, menyampaikan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini. Ia menilai kerja sama Indonesia–Korea di bidang pemerintahan digital telah berjalan baik, salah satunya melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) yang sudah beroperasi selama delapan tahun.

Menurut Yoon, kartu identitas digital berbasis blockchain yang menjadi fondasi teknologi VC hampir mustahil dipalsukan atau dimanipulasi, serta mampu mencegah kehilangan data akibat gangguan sistem. "Kami berharap proyek pilot platform layanan kredensial digital ini dapat berjalan sukses dan mendorong pemanfaatan identitas digital di lingkungan Kementerian PANRB ke tahap yang lebih maju," ujarnya.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan transformasi digital pemerintah yang aman, transparan, dan terpercaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem identitas digital global.

Editor: Gokli