Pjs Bupati Lingga Kukuhkan 24 Anggota F-BPD Periode 2020-2022

BATAMTODAY.COM, Lingga - Pjs Bupati Lingga, Juramadi Esram mengukuhkan 24 orang anggota Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Lingga periode 2020-2022. Bertempat di Gedung Daerah, Kelurahan Daik, Lingga, Jumat (4/12/2020).

Juramadi mengatakan kepada seluruh pengurus Forum BPD Lingga, untuk dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah, SKPD terkait serta berbagai organisasi lainnya.

"Semoga organisasi ini diharapkan bisa bermanfaat, untuk mensejahterakan masyarakat di setiap desa, salah satunya dengan saling berkoordinasi," kata Juramadi.

Juramadi menuturkan, pengukuhan ini diharapkan bukan hanya untuk memanfaatkan momen pilkada, melainkan dapat mengedepankan koordinasi setiap permasalahan dalam membangun desa.

"Pilkada itu hanyalah kata penyemangat saja, kesejahteraan masyarakat yang paling utama, saya berharap kepada pengurus Forum BPD Kabupaten Lingga agar bisa menciptakan program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Juramadi juga menyarankan kepada Forum BPD agar bisa mengadakan penataran atau peningkatan kapasitas (Up Greding), dengan mengundang kejaksaan, kepolisian serta BPKP untuk memberikan pemahaman kepada setiap BPD terhadap aturan dalam meningkatkan kemampuan.

"Kita selain mengupdate aturan melalui seluler, kita juga perlu mendatangkan orang, dan ini juga perlu berkoordinasi dengan desa. Saya yakin keunggulan kita, kita sudah terbentuk forum BPD, kemungkinan forum BPD ini belum ada terbentuk di Kepri, jadi kita bisa jadi percontohan dengan adanya forum ini, harapan saya betul-betul BPD bisa lebih berperan lagi dalam membangun desa," harapnya.

Sementara, BPD Resun Pesisir, Jupri yang juga selaku ketua Forum BPD Kabupaten Lingga mengucapkan terimakasih kepada Pjs Bupati Lingga beserta jajaran yang telah memfasilitasi dalam pengukuhan Forum BPD.

"Dengan dibentuknya forum ini, ini merupakan suatu wadah untuk kami berdiskusi terkait kerja BPD, kemudian pengawasan BPD dalam pengawasan desa barangkali bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, wadah ini jugalah sebagai tempat kami berdiskusi untuk mencari sebuah solusi," ucapnya.

Ia berharap, dengan seiring lipopsi kerja BPD yang terus meningkat, kepada pemerintah daerah kabupaten lingga agar bisa lebih untuk memperhatikan kesejahteraan bagi setiap BPD di 75 Desa Kabupaten Lingga.

"Walaupun kedudukan kami setara secara hukum dengan Kepala desa, tapi pendapatan kami jauh sekali, apalagi di BPD itu tidak ada penghasilan tetap, cuma ada tunjangan. Kemudian ada juga satu hal lagi yang menjadi persoalan di BPD, dimana pada hari ini BPD mungkin dalam hal keuangan seperti kita ingin melaksanakan tugas kemana - mana itu kita mendapatkan surat perintah tugas dari kepala desa, ini justru sangat janggal kalau dikaji dalam secara hukum, dengan ini bisa membuat pengawasan BPD tidak efektif (tumpul)," tutupnya.

Editor: Yudha