‘Rescue Team UK’ Ragukan Bupati Mampu Selesaikan Persoalan

KARIMUN, batamtoday - Kendati Gubernur  Kepri, HM Sani menegaskan bahwa diri dan jajarannya telah membahas pengaduan dan tuntutan Mahasiswa Universitas Karimun (UK), yang tergabung di dalam ‘Rescue Team UK’ dengan Bupati Karimun, namun mahasiswa meragukan Bupati mampu menyelesaikan persoalan tuntutan yang mereka lakukan.

Pasalnya, persoalan yang sama sudah pernah ditangani Bupati, namun hingga detik ini tidak kunjung selesai. Akibatnya, mosi tidak percaya pun meluncur deras. Bahkan jalur hukum dianggap sebagai jalan yang paling efektif untuk itu.  

Gubernur Kepri, HM Sani di sela akad nikah keponakannya kepada batamtoday, Kamis (5/4/2012) di Sidorejo Karimun, mengatakan telah membahas pengaduan dan tuntutan ‘Rescue Team UK’ kepada Bupati Karimun. Bahkan menurutnya Bupati telah diberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan mahasiswa UK ini.

“Sudah kita bicarakan masalah Mahasiswa ini kepada Bupati dan mudah mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan,” katanya singkat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Drs. H. Suhajar Diantoro Msi lebih tegas lagi mengatakan bahwa persoalan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bupati Karimun. Sebab menurutnya Bupati Karimun yang menggagas berdirinya Kampus UK tersebut. 

“Itu tanggung jawab Bupati. Saya lama membahas masalah ini dengannya. Adapun mengenai waktu penyelesaian, tanyakan langsung ke yang bersangkutan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Prov Kepri, Huzrin Hood. Menurutnya, formula telah diberikan kepada Bupati Karimun agar persoalan ini bisa terselesaikan. Namun mengenai jalur hukum yang ditempuh mahasiswa merupakan hak azasi mahasiswa yang bersangkutan.

“Kalau mereka melapor kepada pihak yang berwajib, saya pikir itu hak azasi mereka. Siapapun tidak ada yang boleh menghalanginya,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Ketua kordinator ‘Rescue Team UK’ Maulinawati mengatakan bahwa harapan mereka, Gubernur Kepri mengambil alih persoalan yang tengah mereka hadapi dan bukannya menyerahkan kembali ‘bola panas’ itu, ke tangan Bupati dan Birokrat di Kabupaten Karimun. Alasan apatis yang menjadi dasar, mosi tidak percaya terhadap Bupati dan jajarannya untuk menyelesaikan tuntutan mereka itu.

“Kedepannya kami ikhlas menjalani kuliah ulang kembali hingga diwisuda 2014 mendatang. Namun yang kami tuntut itu kerugian materi serta hilangnya waktu, kesempatan dan jenjang karir selama tiga tahun, akibat penipuan Yayasan Tujuh Juli dan Rektor yang lama itu,” katanya.  

Seyogianya, kata Maulinawati lagi, Bupati Karimun harus segera sigap menyikapi masukan yang diberikan Gubernur itu, dan bukannya malah menghembuskan sinyalemen yang tidak baik di tengah-tengah mahasiswa.     

“Jika tidak ada halangan, Senin depan, kami melaporkan Yayasan Tujuh Juli dan Rektor lama ke Polda Kepri atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Sebab kami telah berupaya melaporkan persoalan ini ke Polres Karimun. Tapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya,” terangnya menegaskan.