Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017
Temuan Makanan Tak Layak dan Surat Intervensi SPPG dalam Program MBG di Bintan, Pemda dan APH ke Mana?
Oleh: Admin • Dibaca: 0 kali
Jumat, 26 September 2025 15:08 WIB
BATAMTODAY.COM, Bintan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan kembali menuai sorotan tajam. Temuan makanan tidak layak konsumsi serta adanya surat intervensi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap penerima manfaat memicu keresahan masyarakat dan kian menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Tokoh pemuda Seri Kuala Lobam, M Dragon, mendesak pemerintah daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menilai pihak berwenang terkesan lamban dalam mengambil langkah serius.
"Akibat MBG jangan menunggu ada korban jiwa, baru semua sibuk lempar tanggung jawab. Apalagi surat perjanjian yang dibuat salah satu poinnya berupa pembungkaman terhadap penerima manfaat," ujar Dragon, Jumat (26/9/2025).
Dragon mengingatkan kasus keracunan akibat menu MBG sudah terjadi di sejumlah daerah lain, bahkan membuat siswa dilarikan ke rumah sakit. "Untuk di Seri Kuala Lobam memang belum separah daerah lain, tapi ini jangan dibiarkan," katanya.
Ia juga menyoroti isi surat perjanjian antara SPPG dan penerima manfaat yang dinilainya sarat intervensi. Menurut Dragon, kewajiban ganti rugi justru dibebankan kepada orang tua atau pihak sekolah.
"Para pejabat yang difasilitasi negara hingga miliaran saja kalau ada kerusakan ditanggung negara. Kalau terjadi keracunan, apa harus nunggu SPPG dulu biar mampus duluan," tegasnya.
Lebih lanjut, Dragon menilai program MBG membuat beban guru semakin berat karena harus ikut mengurus distribusi makanan siswa. "Sejak program ini berjalan, guru bukan lagi fokus mengajar, tetapi sibuk mengurus makan anak didiknya dengan penuh tekanan dan intervensi," ungkapnya.
Ia berharap kepala daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh. "Jangan sampai penindasan dan pembungkaman semakin tumbuh subur. Harus dinilai kembali apakah program ini layak berlanjut atau perlu pola baru yang lebih tepat dan transparan," pungkas Dragon.
Editor: Gokli
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Berita tidak ditemukan
