Tiga Sekolah Rakyat Beroperasi di Kepri, Mensos Pastikan Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Presiden yang dirancang untuk menjangkau keluarga paling tidak mampu, khususnya anak-anak yang putus sekolah, berisiko putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Aston Hotel Batam, Selasa (20/1/2026).

Saifullah menjelaskan, Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai lembaga pendidikan berasrama yang dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Menurutnya, peran kepala daerah sangat krusial karena memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi sosial masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu inilah yang menjadi perhatian serius Presiden. Negara hadir melalui Sekolah Rakyat," ujar Saifullah Yusuf.

Hingga tahun ajaran 2024/2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah seiring percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Saat ini, penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung milik pemerintah provinsi maupun kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan fisik secara berkelanjutan.

"Target Presiden, minimal setiap tahun dibangun 100 gedung permanen Sekolah Rakyat melalui APBN," tegasnya.

Tiga Lokasi di Kepulauan Riau

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, Saifullah menyebutkan bahwa saat ini telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat, masing-masing berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Jumlah peserta didik di setiap lokasi bervariasi, berkisar antara 50 hingga 200 siswa, menyesuaikan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia.

Terkait tenaga pendidik, Saifullah menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru dilakukan secara selektif melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh guru merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan telah menjalani masa adaptasi sebelum mengajar secara penuh.

"Di awal memang ada tantangan, tetapi setelah satu sampai dua bulan para guru sudah bisa beradaptasi. Secara umum, program ini berjalan dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, para siswa yang berasal dari latar belakang sosial berbeda mampu mengikuti sistem pendidikan berasrama dengan baik. Bahkan, sebagian besar siswa memilih tetap berada di lingkungan sekolah meskipun memasuki masa libur.

"Ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang aman dan harapan baru bagi anak-anak," pungkas Saifullah Yusuf.

Editor: Gokli