Transisi Penyelenggaraan Haji ke BP Haji Tunggu Payung Hukum

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan transisi penuh penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada 2026 belum dapat dipastikan, karena masih menunggu payung hukum yang jelas.

"Kami belum bisa memastikan sekarang karena memang diperlukan undang-undangnya. Semakin cepat beralih ke BP Haji, semakin baik, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada urusan-urusan kompleks lainnya. Namun, kami tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025), demikian dikutip laman Kemenag.

Ia menyebut proses peralihan tersebut masih berupa usulan di DPR yang harus dibahas bersama pemerintah. "Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," terangnya.

Menag menambahkan, sejumlah persiapan haji harus dilakukan segera, termasuk identifikasi calon jemaah dan pemesanan tempat di Arab Saudi. "Bulan ini, misalnya, sudah harus ada identifikasi calon jemaah. Pada Agustus ini, kita sudah harus memesan tempat di Saudi, apakah nanti di Mina Jadid atau di dalam Mina, semuanya harus ditentukan bulan ini," ungkapnya.

Menurutnya, Kemenag akan mematuhi ketentuan undang-undang dan Keputusan Presiden terkait transisi ini. "Jadi, kami akan taat pada undang-undang dan Keppres. Mungkin nanti perlu percepatan proses, tetapi itu tergantung Bapak Presiden," pungkasnya.

Editor: Gokli